’JAMINAN SOSIAL’ DALAM ISLAM
Oleh KH M Shiddiq Al-Jawi
Pendahuluan
Istilah jaminan sosial mengacu pada jaminan pemenuhan
kebutuhan dasar (primer) dan kebutuhan sekunder oleh negara bagi rakyatnya. Setiap
ideologi mempunyai paradigma dan metodenya masing-masing mengenai bagaimana
cara negara memberikan jaminan sosial tersebut bagi rakyatnya. Namun, Islam
mempunyai keunggulan yang tidak terdapat dalam ideologi lainnya, yakni
Kapitalisme dan Sosialisme.
Menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, jaminan sosial
dalam Kapitalisme bukanlah ide asli dalam Kapitalisme, melainkan sekedar ide
korektif setelah kapitalisme yang pro mekanisme pasar menimbulkan kesenjangan
dan ketidakdilan di Barat pada abad ke-19. Ini berbeda dengan Islam yang
menetapkan jaminan sosial sebagai ide asli, bukan ide tambal sulam yang datang
belakangan. Inilah keunggulan Islam dibanding Kapitalisme. (Al-Maliki,
1963:157).
Adapun Sosialisme, berusaha mewujudkan jaminan
sosial melalui ide persamaan dalam kepemilikan. Dalam sosialisme, kepemilikan
individu khususnya alat produksi akan dilarang, karena dianggap menghalangi
keadilan. Dengan larangan itu, individu akan mempunyai kesamaan dalam
kepemilikan dan pada gilirannya akan memperoleh jaminan sosial. Ide ini menurut
Abdurrahman Al-Maliki justru tidak menjamin terwujudnya jaminan sosial. Karena
Sosialisme sebenarnya lebih mengutamakan larangan kepemilikan alat produksi, tanpa
mampu memastikan apakah jaminan sosial terwujud atau tidak. Jadi yang betul-betul
dijamin dalam Sosialisme adalah larangan kepemilikan alat produksi, bukan
jaminan sosialnya itu sendiri. Ini berbeda dengan Islam yang dengan seperangkat
hukum Syariah-nya, betul-betul menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat, baik
kebutuhan dasar maupun kebutuhan penyempurna (sekunder). (Al-Maliki, 1963:157).
Tulisan ini akan menerangkan bagaimana Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan
rakyat tersebut.
Peran Negara dalam
Pemenuhan Jaminan Kebutuhan Dasar
Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat
al-asasiyah) menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu, yaitu
sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat
(masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. (Muqaddimah
Ad-Dustur, Juz II hlm. 18; Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 165).
Peran negara dalam pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut berbeda. Dalam
pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan, dan papan), negara pada dasarnya berperan secara tidak
langsung, kecuali jika individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya
sendiri. Disebut tidak langsung, karena negara tidak langsung memberikan sandang, pangan,
dan papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini peran negara adalah
memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum nafkah (ahkam
an-nafaqat) atas individu-individu rakyat, agar mereka dapat memenuhi
kebutuhan dasar individunya. Jika hukum ini sudah diterapkan dan individu tetap
tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka. (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 167-177).
Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (keamanan, kesehatan dan
pendidikan), negara sejak awal memang berperan secara langsung. Artinya, negara
wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh
rakyat secara gratis. (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 177).
Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Individu
Bagaimana cara Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan,
dan papan)? Islam menjamin, pada awalnya, dengan mensyariatkan hukum kewajiban bekerja
untuk mencari nafkah bagi laki-laki dewasa yang mampu, untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungnya, seperti isteri dan
anak-anaknya. Dalilnya antara lain firman Allah SWT :
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
“Dan berjalanlah di segala
penjuru [bumi] dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.” (QS Al-Mulk [67]
: 15).
Kewajiban bekerja tersebut menjadi tanggung jawab laki-laki dewasa yang
mampu saja. Adapun perempuan, tidak diwajibkan bekerja, meski syara’ tidak
mengharamkannya bekerja. Nafkah bagi perempuan menjadi kewajiban suaminya, atau
ayahnya jika perempuan itu belum menikah. Nafkah anak-anak, menjadi kewajiban
ayahnya. Nafkah ayah dan ibu yang sudah tua, menjadi kewajiban anak
laki-lakinya yang sudah dewasa dan mampu, jika ayah dan ibu membutuhkan nafkah.
(Abdurrahman
Al-Maliki, As-Siyasah
Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 167-169).
Selanjutnya, jika laki-laki dewasa yang ada tidak mampu bekerja,
baik tidak mampu secara nyata (misalnya cacat atau gila) atau tidak mampu
secara hukum (misalnya tidak mendapat pekerjaan), maka nafkahnya ditanggung kerabatnya
yang menjadi ahli warisnya, sesuai firman Allah SWT :
وعلى الوارث مثل ذلك
“Dan warispun berkewajiban demikian [memberi nafkah].” (QS Al-Baqarah [2] : 233).
Jika kerabat ahli waris itu ada dan mampu tapi enggan memberi nafkah, maka
negara melalui hakim (qadhi) turun tangan untuk menegakkan hukum, yaitu
mewajibkan kerabatnya memberi nafkah. Di sisi lain, terhadap laki-laki dewasa
yang tidak mampu secara hukum (karena tidak mendapat pekerjaan), negara berkewajiban
menciptakan lapangan kerja baginya. (Abdul Aziz Al-Badri, Al-Islam Dhamin li
Al-Hajat Al-Asasiyah, hlm. 26-29; Muqaddimah Ad-Dustur, Juz II hlm.
129).
Selanjutnya, jika kerabat tidak ada atau ada tapi tak mampu, maka kewajiban
memberi nafkah berpindah ke Baitul Mal, yakni negara Khilafah. Dalilnya sabda
Rasullah SAW :
مَنْ
تَرَكَ
مَالاً
فَلأَِهْلِهِ
وَمَنْ
تَرَكَ
دَيْنًا
أَوْ
ضَيَاعًا
فَإِلَيَّ
وَعَلَيَّ
“Barangsiapa mati meninggalkan harta, maka harta
itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa mati meninggalkan utang, atau
meninggalkan keluarga [yang tidak mampu] maka datanglah kepadaku dan menjadi
kewajibanku.” (HR
Muslim).
Dari manakah negara Khilafah memperoleh harta guna menjamin kebutuhan dasar
mereka yang tidak mampu ini? Pada awalnya, negara akan mengambil dari harta
zakat, karena mereka yang tidak mampu termasuk golongan fakir atau miskin yang
berhak mendapat zakat, sesuai firman Allah SWT :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin… “ (QS At-Taubah [9] : 60).
Jika ternyata dari harta zakat tidak mencukupi, maka negara (Baitul Mal)
akan mengambil dari sumber-sumber pendapatan tetap Baitul Mal di luar zakat,
yang terdiri dari : fai`, ghanimah, jizyah, kharaj, khumus rikaz
(seperlima dari harta galian), harta milik umum (milkiyah ‘amah), harta milik
negara (milkiyah dawlah), usyuur, dan tambang (al-ma’adin), seperti tambang minyak dan gas. (Muqaddimah
Ad-Dustur, Juz II hlm. 15; An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm.
232).
Jika dari harta-harta selain zakat ini belum
mencukupi juga, maka negara
(Baitul Mal) berhak memungut pajak (dharibah) dari kaum muslimin,
khususnya dari laki-laki muslim dewasa yang mampu. Sebab pemenuhan kebutuhan
dasar kaum fakir dan miskin, jika tak dapat diatasi dari harta zakat dan selain
zakat, menjadi kewajiban kaum muslimin, sesuai sabda Nabi SAW :
وَأَيُّمَا
أَهْلُ
عَرْصَةٍ
أَصْبَحَ
فِيهِمْ
امْرُؤٌ
جَائِعٌ
فَقَدْ
بَرِئَتْ
مِنْهُمْ
ذِمَّةُ
اللَّهِ
تَعَالَى
“Siapa saja penduduk suatu negeri yang pada pagi
hari ada yang kelaparan di antara mereka, maka sungguh perlindungan Allah
Ta’ala telah terlepas dari mereka.” (HR Ahmad). (Muqaddimah Ad-Dustur, Juz II hlm. 16).
Jika pajak ini tidak mencukupi, atau jika timbul bahaya (dharar)
ketika menunggu terkumpulnya pajak sementara kebutuhan dasar tak dapat ditunda-tunda,
maka negara wajib segera bertindak dengan mencari pinjaman uang (qardh)
dari rakyat yang mampu. Pinjaman ini nanti dikembalikan oleh negara dari harta
pajak yang berhasil dikumpulkan kemudian. (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 173).
Inilah peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yang telah dijelaskan
dalam hukum-hukum syara’ secara rinci dan sangat antisipatif. Selain mekanisme
negara ini, syara’ juga mempunyai mekanisme lain di luar negara, yaitu mekanisme
individu. Artinya, syara’ menganjurkan individu-individu muslim untuk secara
sukarela membantu sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan, misalnya lewat
shadaqah, wakaf, hibah/hadiah dan sebagainya. Banyak nash yang menganjurkan amal-amal
mulia itu. Antara lain dalam shadaqah, Nabi SAW telah bersabda :
داووا
مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدو للبلاء
“Obatilah sakitmu dengan
mengeluarkan shadaqah, bentengilah hartamu dengan membayar zakat, dan
persiapkanlah dirimu menghadapi musibah/ujian.” (HR Al-Baihaqi, dan
dinilai hasan oleh Al-Albani).
Tentang wakaf, Nabi SAW telah menyebutnya sebagai shadaqah jariyah,
yaitu wakaf yang pahalanya tetap mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal
dunia. Nabi SAW bersabda :
إذا
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو له
“Jika seorang manusia meninggal, terputuslah
[pahala] amalnya kecuali dari tiga perkara : shadaqah jariyah [yaitu wakaf],
atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Jamaah kecuali Bukahri dan
Ibnu Majah).
Tentang hibah atau hadiah, Nabi SAW menganjurkannya dengan sabdanya :
تهَادَوْا تحَابَّوْا
“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscara kalian akan
saling mencintai.” (HR
Baihaqi, hadis hasan). (Imam Syaukani, Nailul Authar, hlm. 1170).
Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Negara Khilafah wajib menyediakan kebutuhan dasar
masyarakat, yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat
secara gratis. Tentang keamanan, jelas sekali menjadi kewajiban negara yang
mendasar, karena keamanan (al-amn) menjadi salah satu dari dua syarat
sebuah negeri agar memenuhi kriteria Darul Islam. Dalam Sirah Ibnu Ishaq
disebutkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya di Makkah :
إِنَّ
اللَّهَ
عَزَّ
وَجَلَّ
جَعَلَ
لَكُمْ
إِخْوَاناً
وَدَاراً
تَأْمَنُونَ
بِهَا
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan saudara-saudara
buat kalian [yaitu kaum Anshar] dan sebuah negeri yang aman buat kalian [yaitu
Madinah].” (Muqaddimah
Ad-Dustur, Juz II hlm. 18).
Tentang kesehatan, terdapat banyak dalil yang menunjukkan negara wajib
menyediakannya secara gratis untuk rakyat. Di antaranya hadits Jabir RA yang
berkata :
بَعَثَ
رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى
أُبَيِّ
بْنِ
كَعْبٍ
طَبِيبًا
فَقَطَعَ
مِنْهُ
عِرًْقا ُثمَّ كَوَاهُ عََليْهِ
“Rasulullah SAW telah mengutus seorang dokter
(thabib) kepada Ubai bin Ka’ab. Dokter itu memotong satu urat dari tubuhnya,
lalu membakar (mencos) bekas urat itu dengan besi bakar.” (HR Muslim).
Khalifah Umar bin Khaththab RA juga pernah mengutus seorang dokter kepada
Aslam RA untuk mengobati penyakitnya (HR Al-Hakim dalam Al-Mustadrak). Dalil-dalil
ini menunjukkan bahwa kesehatan atau pengobatan merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang wajib disediakan negara secara gratis bagi seluruh rakyatnya. (Muqaddimah
Ad-Dustur, Juz II hlm. 19)
Adapun pendidikan, telah terdapat riwayat hadits bahwa Rasulullah SAW telah
menetapkan bahwa seorang kafir yang menjadi tawanan, ditebus pembebasannya dengan
cara mengajar sepuluh anak kaum muslimin. Tebusan jasa ini adalah sebagai ganti
dari tebusan berupa harta rampasan perang (ghanimah) yang menjadi milik
seluruh kaum muslimin. Selain itu terdapat Ijma’ Shahabat bahwa gaji para
pengajar adalah menjadi tanggungan Baitul Mal (Kas Negara). Ini menunjukkan bahwa
pendidikan wajib disediakan secara gratis oleh negara bagi seluruh rakyatnya. (Muqaddimah Ad-Dustur, Juz II hlm. 19).
Jelaslah, bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang berupa keamanan, kesehatan,
dan pendidikan, wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma bagi seluruh
rakyatnya, baik muslim maupun non muslim, kaya maupun miskin, tanpa ada
diskriminasi sedikitpun.
Namun demikian, meski ketiga kebutuhan tersebut menjadi kewajiban negara,
tidak berarti syara’ mengharamkan individu rakyat untuk memenuhi sendiri
kebutuhan-kebutuhan tersebut. Boleh hukumnya seseorang membayar seorang satpam untuk
mengamankan rumahnya. Boleh pula dia mendatangkan seorang guru privat untuk
mengajari anak-anaknya di rumahnya. Boleh pula dia mempunyai dokter keluarga untuk
mengobati seluruh anggota dengan gaji tertentu. Bolehnya hal-hal tersebut
berdasarkan dalil-dalil ijarah yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus
di atas. (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, hlm. 180-181).
Penutup
Demikianlah secara ringkas penjelasan bagaimana cara Islam dalam memenuhi
jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan memperhatikan dan mencermatinya,
nyatalah betapa hebatnya Syariah Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar baik
bagi individu maupun bagi seluruh masyarakat.
Ini tentu berbeda sekali dengan sistem jaminan sosial dalam Kapitalisme,
yang nyata-nyata hanya merupakan upaya tambal sulam atas kebobrokan
kapitalisme, bukan upaya yang dilakukan negara sebagai norma asli. Lagi pula,
karena Kapitalisme menganut asas manfaat (naf’iyah), maka jaminan sosial
pun tidak dilakukan secara ikhlas, melainkan dengan pamrih untuk tetap mendapat
profit (untung). Maka seringkali jaminan sosial itu dilakukan dengan cara-cara
terselubung untuk memalak bahkan mengeruk duit rakyat, seperti lewat asuransi
yang dipaksakan, lalu uang itupun diinvestasiksan lagi untuk mendapatkan
untung, dan seterusnya. Jadi, kapitalisme memang jahat. Harus dihancurkan. Wallahu
a’lam.
DAFTAR BACAAN
Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-‘Adalah Al-Ijtima`’iyah fi Dhau`
Al-Fikri Al-Islami Al-Mu’ashir, (ttp : tp), 2004/1424
Al-Badri, Abdul Aziz, Al-Islam Dhamin li Al-Hajat Al-Asasiyah li Kulli
Fardin wa Ya’mal li Rafahiyatihi, (Beirut : Darul Bayariq), 1408 H
Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, (ttp :
tp), 1963/1383
An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut : Darul
Ummah), Cetakan VI, 2004
----------, Muqaddimah Ad-Dustur, Juz II,
(Beirut : Darul Ummah), Cetakan II, 2010

Tidak ada komentar :
Posting Komentar