TIDAK
SYARIAHNYA ASURANSI SYARIAH
Oleh
: KH. M. Shiddiq Al Jawi
Pendahuluan
Asuransi
syariah di Indonesia dapat dikatakan tumbuh pesat, seiring dengan perkembangan
“industri keuangan syariah” pada umumnya, seperti bank syariah. Meski dari market
share (pangsa pasar) masih kecil, tapi dari segi peningkatan premi kotor
meningkat cukup pesat.
Pangsa
pasar asuransi syariah tahun ini telah mencapai 4% untuk produk asuransi jiwa
dan 3,5% untuk asuransi umum. Angka ini mungkin dapat dianggap kecil dibanding pangsa
pasar asuransi secara keseluruhan. Namun dilihat dari segi premi kotor,
peningkatan yang ada cukup lumayan. Untuk premi kotor tahun ini (2012), terjadi
peningkatan 10 kali lipat dibanding tahun 2006. Pada tahun 2006 premi kotor
baru Rp499 miliar. Sedang pada akhir Desember 2011, premi kotor yang dibukukan
asuransi syariah mencapai Rp4,97 triliun. (www.mediaindonesia.com, 19/5/2012).
Asuransi
syariah di Indonesia sendiri mulai lahir tahun 1994, dengan berdirinya Asuransi
Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga
(life insurance). Sejak saat itu, beberapa perusahaan asuransi syariah
yang lain lahir, seperti asuransi syariah “Mubarakah” (1997), serta berbagai
unit asuransi syariah dari asuransi konvensional, seperti : MAA Assurance
(2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumiputera (2003), Asuransi
Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo
Takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi
Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syariah
(2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syariah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), dan
sebagainya. Sampai Mei 2008, sudah hadir 41 perusahaan asuransi syariah di
Indonesia, 3 perusahaan re-asuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan
re-asuransi syariah.[1]
Tulisan
ini bertujuan menunjukkan bahwa asuransi syariah yang ada sesungguhnya tidak
sesuai dengan syariah, karena banyak
mengandung penyimpangan-penyimpangan syariah (mukhalafat syar’iyah) yang
sangat fatal.
Pengertian
Asuransi Syariah
Asuransi
Syariah dalam literatur bahasa Arab disebut dengan istilah : At Ta`min At
Ta’awuni, atau At Tamin At Takafuli , atau At Ta`min Al Islami.[2]
Asuransi Syariah menurut menurut
Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) identik dengan istilah ta`min, takaful,
atau tadhaamun, dan didefinisikan sebagai usaha saling melindungi
dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Akad yang sesuai dengan syariah tersebut maksudnya adalah akad yang tidak
mengandung gharar (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan/ kezaliman,
suap, barang haram dan maksiat.[3]
Definisi Asuransi Syariah menurut
Kitab Al Ma’ayir Al Syar’iyah (Sharia Standards) yang dikeluarkan
oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions) edisi tahun 2010 :
التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون
لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على
أساس الإلتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق التأمين له حكم الشخصية الإعتبارية،
وله ذمة شخصية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد
المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها
(المعايير الشرعية 2010، ص 364)
“Asuransi
Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu
dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut,
dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru’
(hibah), yang darinya terbentuk dana pertanggungan –yang mempunyai badan hukum
sendiri dan tanggungan harta independen– yang darinya akan berlangsung
penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang
peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah ditanggung.”[4]
Definisi ringkas menurut AAOIFI
edisi tahun 2010 adalah sebagai berikut :
التأمين التعاوني هو
عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من
المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيا منهم عند تحقق الخطر
المؤمن منه
(المعايير الشرعية 2010، ص 376)
“Asuransi
Islami adalah akad pertanggungan oleh sekelompok orang yang berdasarkan akad
itu setiap peserta membayar sejumlah harta atas dasar tabarru’ (hibah) untuk
mengganti bahaya-bahaya yang mungkin menimpa kepada siapa saja dari para
peserta ketika terjadi risiko yang telah ditanggung.”[5]
Dalil-Dalil Asuransi Syariah
Dalil-dalil yang diajukan pihak
yang melaksanakan Asuransi Syariah saat ini antara lain :
(1) Dalil-dalil tolong menolong
(misal QS Al Maidah : 2 dan hadis)
(2) Dalil tabarru’, yaitu akad
untuk kebajikan dan tolong menolong, seperti hibah.
(3) Dalil-dalil yang
membolehkan mudharabah / musyarakah.
(4) Dalil-dalil ijarah (wakalah
bil ujrah)
(5) Dalil yang membolehkan ta’widh
(pemberian kompensasi), yaitu hadis laa dharara wa laa dhirara. (tidak
boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bai orang lain).[6]
Ada dalil hadis yang sering
disebut yang diklaim sebagai dasar Asuransi Syariah, yakni hadis tentang Kaum
Asy’ariyin. Dari Abu Musa RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda:
إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا
فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ
عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
Bahwa
kaum al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan
keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka
miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka
dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari
mereka (HR Muttafaq ‘alaih).[7]
Dalil hadis lain yang juga
sering disebut adalah hadis Abu Ubaidah bin Jarrah RA bahwa Rasulullah SAW
pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah RA bersama 300 pasukan. Di jalan bekal
habis, lalu Abu Ubaidah memerintahkan pasukan mengumpulkan semua bekal makanan,
lalu mereka memakannya sedikit demi sedikit sampai habis. Sampailah mereka di
tepi laut dan melihat seekor ikan besar seperti bukit, lalu mereka memakan ikan
itu selama 18 malam… (HR Bukhari).[8]
Menurut para penggagas asuransi
syariah, hadis-hadis tersebut menunjukkan upaya tolong menolong dalam rangka
menanggulangi musibah, sesuatu yang juga terdapat dalam akad Asuransi Syariah
di jaman modern ini.
Akad-Akad dalam Asuransi
Syariah
Terdapat sekurang-kurangnya 3
(tiga) akad dalam Asuransi Syariah :
Pertama, akad hibah (tabarru’) di antara sesama pemegang
polis (peserta asuransi) di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
Kedua, akad mudharabah / musyarakah, dimana peserta
bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis), sedang bertindak perusahaan bertindak sebagai mudharib
(pengelola). Akadnya berupa mudharabah, jika perusaan asuransi tidak sharing
modal. Jika perusahaan asuransi ikut sharing modal, berarti akadnya musyarakah,
Ketiga, akad ijarah (wakalah
bil ujrah), yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta kepada
perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan (ujrah/fee).
Akad Wakalah bil ujrah terdapat pada asuransi yang
mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ atau yang tidak
mengandung unsur tabungan (non saving).[9]
Praktik
Umum Dalam Asuransi Syariah Non Saving (Tanpa Tabungan)
Dalam
asuransi syariah non saving ini, seluruh premi yang dibayarkan peserta
asuransi, menjadi dana tabarru’ (hibah). Diklaim bahwa tak ada dana untuk
investasi pada akad ini. Pengelolaan dana tabarru’ tersebut dan aktivitas
takaful (saling menanggung di antara peserta) selanjutnya dijalankan oleh
perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mendapat ujrah (fee) dari pengelolaan
dana tabarru’ tersebut berdasar akad wakalah
bil ujrah. Sementara itu peserta akan mendapat dana pertanggungan dari dana
tabarru’ tersebut sesuai ketentuan yang ada.
Jadi
pada asuransi non saving terdapat 2 (dua) akad :
Pertama,
akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.
Kedua,
akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.
Praktik
Umum Asuransi Syariah Dengan Saving (Dengan Tabungan)
Adapun
dalam asuransi syariah dengan saving, premi yang dibayarkan peserta
asuransi kepada perusahaan asuransi dibagi dua : (1) dana untuk tabarru’, dan (2)
dana untuk investasi (biasanya lebih besar dari dana tabarru’). Dana tabarru’ ini lalu dikelola perusahaan
asuransi dengan akad ijarah (wakalah bil ujrah). Perusahaan asuransi mendapat
ujrah (fee) dari akad wakalah bil ujrah tersebut. Peserta akan mendapat dana
pertanggungan dari dana tabarru’ tersebut sesuai ketentuan yang ada. Sementara
dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad mudharabah / musyarakah,
dan selanjutnya perusahaan asuransi mendapat bagi hasil dari akad investasi
tersebut.
Jadi,
dalam asuransi dengan saving ini terdapat 3 (tiga) akad :
Pertama,
akad hibah (tabarru’) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan
Kedua, akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua
peserta dengan perusahaan.
Ketiga,
akad mudharabah / musyarakah antara antara semua peserta dengan perusahaan.
Perlu
diberi catatan di sini bahwa dalam akad mudharabah / musyarakah tersebut, peserta
asuransi bertindak sebagai shahibul mal; perusahaan sebagai mudharib, atau
sekaligus shahibul mal. Mengapa dikatakan demikian? Sebab perusahaan tidak
mengelola langsung dana yang diinvestasikan denhgan melakukan bisnis riil
(produksi barang atau jasa), melainkan melakukan re-asuransi, atau
menginvestasikan dana ke bank. Keuntungan yang diperoleh dari mudharabah /
musyarakah ini kemudian dibagi sesuai kesepakatan, antara peserta asuransi dan
perusahaan asuransi. Sebagian keuntungan ini disisihkan untuk dana tabarru’.
Kritik
Terhadap Asuransi Syariah
Asuransi
Syariah sebagaimana dijabarkan faktanya di atas, menurut kami adalah akad yang
tidak sah (batil) dan haram, karena terdapat paling kurang 6 (enam) penyimpangan
syariah (mukhalafat syar’iyah) sebagai berikut :
Pertama,
karena dalil-dalil yang digunakan tidak tepat, khusunya hadis Asy’ariyin dan
hadis Abu Ubaidah bin Jarrah RA di atas. Pada kedua hadis tersebut, peristiwa
bahaya terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi proses ta’awun (tolong
menolong). Sedang pada asuransi syariah, sudah diadakan akad ta’awun lebih
dahulu, padahal peristiwa bahayanya belum terjadi sama sekali. Menurut Syaikh
‘Atha` Abu Rasyta, menggunakan hadis Asy’ariyin sebagai dasar asuransi syariah
adalah istidlal yang keliru. (Ajwibatu As`ilah, tanggal 7 Juni
2010).
Kedua,
karena
terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal multi
akad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi
SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.” (HR Ahmad, hadis
sahih). Yang dimaksud “dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini
fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua akad dalam satu akad (wujudu ‘aqdaini
fi aqdin wahidin).[10]
Fakta
menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad
hibah dengan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving,
terjadi penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.
Ketiga,
karena
tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam. Terdapat
ketidaksesuaian dalam 3 segi sebagai berikut :
(1)
Dari segi karakter akad. Karakter akad dhaman adalah akad tabarru’
(bertujuan kebajikan / tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan
komersial). Sedangkan asuransi Syariah hakikatnya bukan akad tabarru’, tapi
akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan
keuntungan dalam mudharabah.
Jadi
pernyataan bahwa Asuransi Syariah adalah akad ta’awun dan bukan akad mu’awadhah
/ tabaduli (pertukaran), tidak tepat dan tidak sesuai dengan faktanya.
(2)
Ketidaksesuaian dengan akad dhaman juga dapat dilihat dari segi tidak
sesuainya jumlah para pihak dalam akad. Pada akad dhaman (jaminan / pertanggungan),
terdapat 3 pihak, yaitu : (1) yang menjamin/ penanggung (dhamin), (2) yang
dijamin / tertanggung (madhmun anhu), dan (3) yang mendapat jaminan /
tanggungan (madhmun lahu).
Adanya
tiga pihak tersebut didasarkan pada hadis Abu Qatadah RA bahwa kepada Nabi SAW
pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau
bertanya, “Apakah ia punya hutang?” Para Sahabat berkata, “Benar, dua dinar.”
Beliau bersabda, “Shalatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata,
“Keduanya (dua dinar itu) menjadi kewajibanku, wahai Rasulullah.” Nabi SAW pun
lalu menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim).
Dalam
hadis tersebut ada tiga pihak; Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung
(dhamin) adalah Abu Qatadah RA. Kedua, pihak yang dijamin /
tertanggung (madhmun anhu) adalah jenazah. Ketiga, pihak yang
mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) adalah orang yang memberi
utang kepada jenazah.
Sementara
itu dalam Asuransi Syariah, hanya ada dua pihak, bukan tiga pihak. Dua pihak
tersebut adalah : Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin),
yaitu para peserta semua; kedua, pihak yang mendapat jaminan /
tanggungan (madhmun lahu) yaitu para peserta semua. Jadi dalam asuransi
syariah tidak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang dijamin / tertanggung (madhmun
anhu).
(3)
ketidaksesuaian ketiga dengan akad dhaman, dapat dilihat dari segi dhammu
dzimatin ila dzimmatin, yakni penggabungan tanggungan satu pihak kepada
tanggungan pihak lainnya. Dalam akad dhaman telah terjadi dhammu
dzimatin ila dzimmatin, sebegaimana nampak pada hadis Abu Qatadah RA di
atas, bahwa Abu Watadah telah menggabungkan dzimmah (tanggungan) si
jenazah, kepada tanggungan diri Abu Qatadah RA itu sendiri. Jadi tanggungan
yang wajib ditunaikan jenazah, berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah RA.
Adapun dalam asuransi syariah, dhammu dzimatin (penggabungan tanggungan)
itu tidak terjadi dan tidak ada. Karena ketika seorang peserta asuransi
membayar premi, dia tidak sedang mempunyai tanggungan apa pun kepada siapa pun,
yang wajib dia tunaikan. Jadi, asuransi syariah tidak sesuai dengan akad dhaman
dalam Islam.
Keempat,
karena akad hibah (tabarru’) dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan
pengertian hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar’i adalah
pemberian kepemilikan tanpa kompensasi / pengganti (tamliik bilaa ‘iwadh).
(Imam Syaukani, Nailul Authar, Bab Hibah, Beirut : Dar Ibn Hazm, 2000,
hlm. 1169)
Sementara
dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap
mendapat kompensasi (‘iwadh / ta’widh), bukannya tidak mengharap. Jadi
sebenarnya tidaklah tepat Asuransi Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus
jujur disebut sebagai akad investasi yang mengharapkan keuntungan !
Kelima,
karena hibah (tabarru’) yang diberikan peserta dalam Asuransi Syariah, akan
kembali kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang
ditanggung misal kebakaran) ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut
kami ini haram hukumnya, sebab menarik kembali hibah yang telah diberikan
hukumnya haram. (Yahya Abdurrahman, Asuransi dalam Tinjauan Syariah,
hlm. 42).
Sabda
Nabi SAW :
العائد
في هبته كالكلب يعود في قيئه
“Orang
yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali
muntahannya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Keenam,
karena
telah terjadi gharar (ketidaktentuan, uncertainty) dalam Asuransi
Syariah. Sebab peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul perusahaan asuransi
bertindak sebagai pengelola, ataukah sebagai pengelola sekaligus sebagai
pemodal ketika perusahaan menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga,
dan seterusnya. Peserta juga tak tahu dengan jelas ke mana perusahaan asuransi
akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke bank, bank konvensional atau
bank syariah, ataukah melakukan re-asuransi ke perusahaan asuransi berikutnya,
dan seterusnya. Adanya gharar ini berarti menegaskan keharaman Asuransi
Syariah yang ada saat ini.
Penutup
Dari
kajian ringkas di atas, dapat diambil kesimpulan tegas bahwa asuransi syariah
adalah akad yang batil (tidak sah) dan haram hukumnya. Dengan demikian, sudah
seharusnya para pihak (stakeholders) yang terlibat dalam akad haram ini
bertobat dan kembali kepada kebenaran (ruju’ ilal haq) dengan ikhlas,
baik pemerintah, MUI, dunia bisnis asuransi, maupun masyarakat. Marilah kita
bertaubat, sebelum kita menjadi makhluk tersesat dengan memakan harta yang
batil atas nama syariah ! Astaghfirullaahal’azhiem.
[2] Lihat kitab-kitab fiqih
kontemporer seputar asuransi syariah, misalnya Dr Ali Muhyidin Al Qarhudaghi, At Ta`min At Ta’awuni
Mahiyatuhu wa Dhawabituhu wa Muawwiqatuhu; Dr Sulaiman bin Dari` Al ‘Azimi
At Ta`min At Ta’awuni Mu’awwiqatuhu wa Istisyrafu Mustaqbalatihi; Dr Musa
Musthafa Musa Al Qudhah At Ta`mi At
Takafuli Bayna Dawafi’ An Numuwwi wa
Makhathir Al Jumud.
[3] Lihat Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001, hlm. 5.
Selengkapnya fatwa-fatwa DSN MUI terkait Asuransi Asuransi Syariah adalah : (1)
Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 ttg Pedoman Umum Asuransi Syariah, (2) Fatwa
DSN No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi
Syariah, (3) Fatwa DSN No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah,
(4) Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan
Reasuransi Syariah.
[6] Dalil-dalil selengkapnya lihat Al Ma’ayir Al Syar’iyah,
hlm. 372-375, Fatwa-Fatwa DSN MUI no 21, 51, 52, dan 52.
[9]
Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hlm.
265-266; Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah).

Tidak ada komentar :
Posting Komentar